Menurut Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh, selama masa jabatannya ia banyak sekali menerima aduan dari warga terkait kebijakan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Di Konmas HAM ada banyak sekali aduan terkait kebijakan Foke, seperti Perda larangan untuk memberikan kepada pengemis, Komnas HAM pun memberikan surat kepada Mendagri untuk menolak Perda tersebut," jelas Ridha di sebuah diskusi bertajuk "Evaluasi Total Kepemimpinan Fauzi Bowo" di Jakarta,
Menurut Ridha, Komnas HAM juga menerima aduan ketika pemerintah daerah berencana mengenakan pajak terhadap warteg. Aduan yang dinilainya luar biasa adalah warga Semper dipaksa memilih salah satu calon saat Pilgub lalu. "Namun sampai saat ini mereka tidak pernah mendapat KTP," ujarnya.
Kasus lainnya yang menurut Ridha cukup menarik yakni, warga Tanah Merah yang tidak mendapatkan KTP. Padahal, tambahnya, hak untuk mendapatkan identitas sangat penting. Belum lagi jika bicara soal proyek banjir kanal.
"Itu juga banyak meninggalkan permasalahan, seperti hak atas tanah dan lainnya yang sebenarnya diatur hukum internasional," tukasnya.
Tak cuma itu, Komnas HAM juga menerima pengaduan dari warga Pondok Labu yang terendam banjir meski tidak ada hujan. Kemudian, kasus penggusuran makam Mbah Priuk pada 2010 lalu.
"Berdasarkan catatan Komnas HAM, pada 2010 dan 2011, kami menerima sebanyak 70 aduan masyarakat berkaitan kinerja dan kebijakan pemerintah. Keadaan ini sempat menurun pada 2012 cenderung menurun yakni sebanyak 20 aduan. Namun kami tidak bisa menjamin ini berarti kepuasan masyarakat terhadap Gubernur nmeningkat, karena ini baru saja memasuki bulan ke-empat tahun 2012," jelasnya.
Komisioner Komnas HAM, M Ridha Saleh mengatakan, secara umum dirinya tidak pernah melihat prestasi Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo (Foke) selama memimpin Ibukota. Sebaliknya, justru ia menerima banyak laporan buruk selama Fauzi menjabat gubernur.
"Saya secara khusus tidak mengenal Jakarta. Namun saya menerima banyak kasus di Jakarta. Secara umum, saya terus terang tidak melihat prestasi selama Foke menjadi gubernur. Secara internal pun terjadi konflik antara Foke dan Priyanto," ujar Ridha di sela-sela diskusi workshop kepemimpinan di Institut Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (11/4).
Menurut Ridha, ada banyak kebijakan Foke yang berbenturan dengan Komnas HAM. Semisal Perda tentang larangan memberikan uang kepada pengemis.
"Kemudian terkait rencana dikenakan pajak kepada warteg. Ada kemungkinan bukan hanya warteg yang terkena pajak, yang makan pun akan terkena dampak tersebut," ujarnya.
Komnas HAM juga menerima pengaduan kasus banjir yang hingga kini masih melanda Pondok Labu.
"Pemda DKI Jakarta kooperatif, ketika dipanggil mereka datang memberikan kontribusi positif. Tapi, semua kasus-kasus yang mereka tangani, mengimplementasikan tidak bisa, seperti kasus Koja, Semper, Pondok Labu, dan Transjakarta," tegasnya.
Ridha mengatakan pernyataannya bukan untuk menjatuhkan atau memuji Foke. Sebab, secara kasat mata banyak sekali pelanggaran HAM di Ibukota.
oke,follow ya blog ku
BalasHapus